Mendes Yandri Menanggapi Permintaan Pemungutan Suara Ulang di Pilbup Serang oleh Mahkamah Konstitusi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Mendes Yandri Susanto, memberikan klarifikasi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pilkada Kabupaten Serang 2024. Yandri, suami dari calon bupati Ratu Rachmatuzakiyah, membantah tuduhan keterlibatannya dalam proses pemenangan istrinya. Ia menegaskan bahwa kehadirannya dalam rapat kerja Apdesi Kabupaten Serang pada 3 Oktober 2024, yang disebutkan oleh MK, tidak melibatkan dirinya sebagai pejabat negara.
Penjelasan Mendes Yandri Mengenai Rapat Kerja Apdesi Kabupaten Serang
Yandri menjelaskan bahwa pada 3 Oktober 2024, ia belum menjabat sebagai Menteri Desa. Ia baru dilantik pada 21 Oktober 2024. Kehadirannya di acara tersebut adalah sebagai undangan dari para kepala desa, bukan sebagai pejabat pemerintah. Yandri menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
Klarifikasi Terkait Acara Haul dan Hari Santri di Pondok Pesantren
Yandri juga menanggapi dalil MK yang menyebutkan bahwa dirinya menghadiri acara haul dan hari santri di sebuah pondok pesantren. Ia menjelaskan bahwa acara tersebut diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selama acara, tidak ada satu pun pernyataan atau ajakan yang mengarah pada kampanye. Yandri menyebutkan bahwa acara tersebut merupakan kegiatan keagamaan semata.
Kunjungan Sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang
Terkait kunjungan resminya ke Kabupaten Serang sebagai Menteri Desa, Yandri menegaskan bahwa saat itu sudah ada saksi yang membenarkan bahwa tidak ada kampanye dalam kunjungannya. Bawaslu juga hadir dan memastikan bahwa acara tersebut tidak terkait dengan kampanye.
Tanggapan Mendes Yandri terhadap Putusan MK
Yandri membantah tuduhan MK. Namun, ia tetap menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Yandri siap mengikuti proses hukum yang berlaku.
Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pilbup Serang
Pada 24 Februari 2025, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan pemohon dalam perselisihan hasil Pilbup Serang 2024. MK meminta pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang. MK menemukan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh aparat kepala desa yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas.
Kesimpulan
Kasus Pilbup Serang ini menarik perhatian karena melibatkan pelanggaran pemilu terkait keberpihakan aparat desa. Meskipun Yandri membantah tuduhan tersebut, ia tetap menghormati keputusan MK dan mengikuti proses hukum yang ada.