Mahasiswa Semarang Gelar Demo Besar Tolak Pengesahan RUU TNI
SEMARANG – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya menggelar aksi demonstrasi hari ini, Kamis (20/3/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pengesahan RUU TNI yang dianggap terburu-buru dan tidak transparan.
Demonstrasi ini berlangsung di tiga lokasi utama, termasuk di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Diperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang akan ikut serta dalam aksi ini.
Kritik Terhadap Pengesahan RUU TNI
Perwakilan Aliansi BEM Semarang Raya, Adam Firdaus, mengungkapkan bahwa mahasiswa kecewa dengan proses pengesahan RUU TNI yang dianggap terlalu cepat dan minim keterlibatan publik.
“RUU ini dibahas dan disahkan dengan sangat cepat, tanpa ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan,” ujar Adam pada Kamis pagi.
Menurutnya, revisi UU TNI seharusnya dibahas secara terbuka agar publik dapat memahami isi dan dampaknya. Mahasiswa menilai, kurangnya transparansi dalam proses ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan reformasi.
Tuntutan Mahasiswa dan Langkah Selanjutnya
Selain menggelar aksi demonstrasi, mahasiswa juga mempertimbangkan langkah hukum sebagai bentuk penolakan terhadap RUU TNI. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami sedang mengkaji kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke MK agar bisa dikaji ulang secara hukum,” tambah Adam.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini tidak hanya sebatas unjuk rasa, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Aksi Dipantau Ketat Aparat Keamanan
Demonstrasi ini mendapat perhatian dari aparat keamanan. Petugas kepolisian telah bersiaga di sekitar titik aksi untuk memastikan demonstrasi berjalan tertib dan aman. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai tindakan represif dari pihak berwenang.
Aliansi BEM Semarang Raya menyatakan akan terus mengawal isu ini dan memastikan suara mahasiswa serta masyarakat didengar oleh pemerintah. Mereka berharap, dengan adanya aksi ini, pemerintah bisa lebih transparan dalam menyusun kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan nasional.