Komunitas Main Kena Biaya Rp 1,9 Juta, Publik Heboh
Media sosial kembali dihebohkan oleh keluhan soal Komunitas Main Kena Biaya terhadap komunitas bermain GBK. Salah satu warga mengunggah cuitan di platform X yang menyatakan komunitasnya diminta membayar Rp 1,9 juta saat mengadakan kegiatan permainan tradisional di area Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dalam cuitannya, warga tersebut menyebut kegiatan komunitas berlangsung secara sukarela dan tidak menggunakan fasilitas khusus milik GBK. Bahkan, panitia mengatur blocking area secara mandiri dan tidak menggunakan pengeras suara.
“Cuman main permainan tradisional, kok diminta bayar Rp 1,9 juta? Padahal ini kegiatan gratis dan enggak pakai fasilitas lapangan,” tulis akun tersebut.
Pihak GBK Klarifikasi Soal Penarifan Komunitas Main Kena Biaya
Menanggapi keluhan tersebut, pihak pengelola PPKGBK memberikan klarifikasi melalui Kepala Divisi Humas, Hukum & Administrasi, Asep Triyadi. Ia menegaskan bahwa GBK merupakan ruang publik terbuka yang mendukung berbagai aktivitas positif dari komunitas masyarakat.
Asep menjelaskan bahwa pengenaan tarif hanya berlaku untuk kegiatan yang bersifat komersial. Jika kegiatan tersebut bersifat non-komersial dan bertujuan sosial, maka tarif tidak diberlakukan.
“Kami mendukung aktivitas komunitas yang independen. Namun, tarif hanya dikenakan untuk kegiatan komersial,” ujar Asep, Selasa (1/7/2025).
GBK Perkuat Komitmen Jadi Ruang Publik Inklusif
Lebih lanjut, Asep menyampaikan bahwa GBK berkomitmen menjadi ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut pengelola akan terus memperbaiki mekanisme layanan komunitas agar transparan dan partisipatif.
PPKGBK juga mengaku telah berdialog langsung dengan komunitas yang terlibat dalam kasus ini untuk menerima masukan secara terbuka.
“Kami ingin membangun sinergi positif antara komunitas dan GBK. Semua masukan bisa dikirim ke info@gbk.id atau akun resmi kami di @love_gbk,” tambahnya.
Warganet Minta Regulasi Lebih Jelas
Peristiwa ini mengundang banyak reaksi dari warganet. Banyak yang meminta agar pihak pengelola memberikan regulasi dan kriteria yang lebih jelas terkait penarifan kegiatan. Mereka berharap komunitas non-komersial tetap bisa menggunakan ruang terbuka tanpa beban biaya yang membebani.