Aset KBRI di Prancis Terancam Disita, Indonesia Siapkan Strategi Hukum
Pemerintah Indonesia menghadapi ancaman penyitaan aset Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis, akibat sengketa dengan perusahaan satelit swasta, Navayo International AG. Sengketa ini berawal dari proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) yang tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran.
Latar Belakang Sengketa Indonesia vs. Navayo
Navayo International AG merupakan perusahaan berbasis di Liechtenstein yang terlibat dalam proyek Satkomhan Kementerian Pertahanan RI pada 2015-2016. Proyek ini bertujuan mengisi slot orbit 123 derajat bujur timur yang kosong setelah satelit Garuda-1 tidak berfungsi.
Namun, karena keterbatasan anggaran, proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan. Akibatnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) tidak memenuhi kewajibannya kepada Navayo sesuai perjanjian kontrak. Pada 2018, Navayo menggugat Indonesia melalui arbitrase di Singapura dan memenangkan kasus ini pada 2021. Kemhan RI diperintahkan membayar ganti rugi sebesar USD 16 juta.
Upaya Penyitaan Aset di Prancis
Setelah bertahun-tahun menunggu pembayaran, Navayo mengajukan permohonan ke Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan arbitrase dengan menyita aset pemerintah Indonesia di negara tersebut. Keputusan pengadilan setempat membuka kemungkinan eksekusi terhadap properti KBRI di Paris.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan perlawanan hukum. Yusril menekankan bahwa penyitaan aset diplomatik bertentangan dengan Konvensi Wina, yang melindungi properti diplomatik dari tindakan hukum seperti penyitaan.
“Kita akan menghambat eksekusi ini karena bertentangan dengan hukum internasional,” ujar Yusril dalam konferensi pers.
Strategi Pemerintah Indonesia
Selain melakukan perlawanan hukum, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Beberapa langkah yang akan diambil meliputi:
- Perlawanan hukum di Prancis – Indonesia akan berupaya membatalkan eksekusi dengan dasar perlindungan aset diplomatik.
- Tuntutan pidana terhadap Navayo – Pemerintah mempertimbangkan langkah hukum terhadap Navayo atas dugaan wanprestasi. Audit BPKP menunjukkan nilai pekerjaan Navayo jauh lebih kecil dari nilai kontrak, hanya sekitar Rp 1,9 miliar dari total Rp 306 miliar.
- Penguatan kontrak internasional – Yusril mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk berkonsultasi dengan Kemenko Kumham Imipas sebelum menandatangani kontrak internasional guna menghindari celah hukum.
- Pembentukan Satgas Khusus – Pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum untuk menangani kasus ini.
Kesimpulan
Kasus sengketa antara Indonesia dan Navayo International menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam kontrak internasional. Pemerintah bertekad melawan penyitaan aset KBRI di Prancis serta memastikan kasus ini tidak merugikan Indonesia di mata internasional.
Dengan strategi hukum yang disiapkan, pemerintah berharap bisa menyelesaikan masalah ini tanpa kehilangan aset negara di luar negeri.