Penggerudukan Rapat RUU TNI di Fairmont Berujung Laporan Polisi
Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dan pemerintah mengenai revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, digeruduk oleh sejumlah aktivis. Mereka menolak pembahasan yang dilakukan secara tertutup. Namun, aksi Penggerudukan Rapat RUU TNI tersebut berujung laporan ke polisi oleh pihak keamanan hotel.
Koalisi Sipil Protes Rapat Tertutup yang Mengakibatkan Penggerudukan Rapat RUU TNI
Tiga orang dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan memasuki ruang rapat dan meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan. Mereka menilai proses tersebut tidak transparan dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
“Kami menolak pembahasan tertutup ini. Hentikan proses revisi yang bisa mengembalikan dwifungsi ABRI,” teriak salah satu peserta aksi, Andrie, Sabtu (15/3/2025).
Aksi ini mengundang reaksi dari panitia rapat dan petugas keamanan hotel.
Satpam yang Melihat Penggerudukan Rapat RUU TNI Fairmont Laporkan Insiden ke Polisi
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima laporan dari seorang sekuriti hotel berinisial RYR terkait insiden tersebut. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
“Laporan terkait dugaan mengganggu ketertiban umum dan perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan. Saat ini masih dalam penyelidikan,” ujar Ade Ary, Minggu (16/3/2025).
Menurut laporan, kelompok aktivis tersebut berteriak di depan pintu ruang rapat, menuntut agar pembahasan dihentikan. Pihak keamanan hotel merasa dirugikan dan akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum.
Kontras Tanggapi Laporan Polisi
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang ikut dalam aksi tersebut, menilai laporan ini sebagai bentuk pembungkaman.
“Kami masih memverifikasi laporan ini ke kepolisian, karena belum mendapatkan salinan resminya,” kata Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra.
Menurut Dimas, mereka telah melewati pemeriksaan keamanan hotel dan tidak membawa barang berbahaya. Ia juga menilai pasal yang digunakan dalam laporan tersebut dipaksakan.
“Kami hanya menyampaikan tuntutan dalam bentuk orasi, tidak ada ancaman atau intimidasi,” tambahnya.
Polemik Pembahasan RUU TNI
RUU TNI yang sedang dibahas menjadi sorotan karena dianggap berpotensi memperluas kewenangan militer di luar pertahanan negara. Beberapa pihak khawatir revisi ini akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru.
KontraS menilai pemerintah dan DPR seharusnya membuka ruang diskusi yang lebih luas, bukan justru melaporkan kritik ke polisi.
“Jika pemerintah dan DPR benar-benar mau mendengar aspirasi rakyat, seharusnya laporan ini bisa dicegah,” tegas Dimas.
Apa Langkah Selanjutnya?
Dengan adanya laporan polisi ini, langkah berikutnya akan bergantung pada proses hukum yang berjalan. Sementara itu, perdebatan soal RUU TNI kemungkinan masih akan terus berlanjut, baik di dalam parlemen maupun di tengah masyarakat.