Menteri HAM Sebut Isu Orde Baru Berlebihan
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa isu kembalinya Orde Baru hanya sebatas imajinasi. Ia menyebut anggapan tersebut sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
Menteri HAM: Tuduhan Orde Baru Dinilai Tak Masuk Akal
Pigai menilai anggapan soal militerisasi dan otoritarianisme saat ini berlebihan.
“Tuduhan itu tidak beralasan dan cenderung insinuatif,” ujarnya di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Menurutnya, kekhawatiran ini muncul dari ingatan kolektif terhadap masa lalu, tetapi tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Jarak Pemerintahan Saat Ini dan Orde Baru
Pigai menegaskan bahwa membandingkan pemerintahan saat ini dengan Orde Baru adalah keliru.
“Pemerintahan sekarang sudah jauh berbeda. Reformasi telah membawa banyak perubahan, terutama dalam demokrasi,” tambahnya.
Demokrasi Indonesia Semakin Maju
Pigai juga menyebut bahwa Indonesia saat ini mengalami surplus demokrasi. Banyak oposisi memenangkan Pilkada 2024, termasuk di DKI Jakarta.
Ia mencontohkan keterbukaan pemerintah dalam menangani demonstrasi Indonesia Gelap serta kebebasan berekspresi di media sosial.
“Pemerintah merespons aksi demonstrasi dan tidak ada jurnalis yang ditangkap karena kritik. Ini bukti demokrasi semakin berkembang,” jelasnya.
Dengan fakta tersebut, Pigai menegaskan bahwa kekhawatiran tentang kembalinya Orde Baru tidak memiliki dasar yang kuat.
Baca juga: VinFast Siap Bangun Pabrik Mobil Listrik di Indonesia, Ini Rencana Investasinya